Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diadakan di Pendopo Amangkurat pada hari senin tadi (12/2). Acara tersebut bertema “Keterpaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data” dan dihadiri relawan TKSK & BKH.
Wakil Bupati Umi Azizah mengharapkan ada sinergi OPD-OPD terkait, APBD dan dana PIK yang dalokasikan ke kecamatan-kecamatan, dan sinergi pemerintah desa untuk menghadapi masalah yang kompleks. Dan beliau juga mengharapkan adanya pelayanan satu atap (seperti Disdukcapil dan OPD lainnya) dan verifikasi sekaligus validasi data agar sesuai keadaan lapangan.
Umi Azizah menerangkan bahwa tahun 2017 kabupaten Tegal menduduki peringkat kesehatan ke 19 dari 35 kota / kabupaten se-Jawa Tengah. Selain itu, Umi juga menghimbau kepada kepala desa tidak memperhatikan jalan desa yang bagus, tetapi juga drainase yang menyambung untuk mencegah banjir. Dan juga menyanyangkan perilaku buang sampah di sungai dan drainase desa.
Beliau menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang bagus tetapi bermasalah dengan kesenjangan kemakmuran dan sdm. Seperti dengan adanya anak putus sekolah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan 40 miliar untuk menanggulangi anak putus sekolah.
Kepala BAPPEDA Soeharmanto mengatakan bahwa cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya. Pengurangan pengeluaran warga miskin dengan subsidi dari pusat dan program Pemkab (seperti RTLH, jamban sehat keluarga miskin, dan yuh sekolah maning).
Beliau menjelaskan bahwa ada bantuan pembangunan rumah baru untuk tunawisma yang ada bantaran sungai dan jaminan kehidupan sehari-hari untuk warga miskin secara absolut (mutlak), untuk dana untuk jaminan warga miskin absolut belum dirumuskan. Tetapi hal itu harus dengan verifikasi data warga.
Sementara itu Hendardi Setiaji Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa diadakannya program jamban sehat mengacu kepada tingginya angka kematian. Kematian karena dehidrasi dan infeksi penyakit campak (salah satu gejalanya diare), diare itu disebabkan infeksi usus, sehingga makanan yang tidak sempat dicerna. Infeksi usus dikarenakan tidak bakteri, dan salah satu penyebab bakteri adalah tidak berjamban.
Hendardi menjabarkan bahwa pembuatan memperdayakan masyarakat, agar masyarakat sadar akan kebutuhan jamban. Dan jika ingin membuat jamban cukup RP 1,8 juta kepada tim di desa. Cetakan septi tank cukup 2 jam langsung bisa lepas. Cetakan terbuat bahan yang lebih baik dari pada besi atau seng.
Wakri (Kabid Bina Program Dinas Sosial) mengatakan bahwa ada warga yang mendapatkan lebih dari satu program perlindungan sosial dan juga ada warga yang tidak mendapat sama sekali, maka diperlukan verifikasi data. Untuk itu, pendamping dari TKSK & BKH memetakan data warga mana yang perlu dibantu maupun tidak, karena ada yang mendapat JKN ganda (APBD Provinsi dan APBN) dan ada juga yang tidak sama sekali mendapatkan jaminan. Bagi yang mendapatkan JKN ganda akan dialokasikan ke JKN APBD Provinsi atau JKN APBN. Dalam program lain, warga yang masuk dalam PKH sudah dimasukkan Rastra. Tetapi ada juga warga yang mendapatkan PKH sekaligus Rastra, sedangkan warga lainnya tidak mendapatkannya.
Beliau juga mengharapkan akan ada pemisahan data warga yang mendapatkan JKN, Rastra, dan PKH. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan antar penerima bantuan yang ada.
Discussion about this post