Slawi – Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono mengungkapkan bahwa desa merupakan kunci bagi kemajuan pembangunan nasional. Terkait dengan itu, desa harus mampu ikut serta menyelesaikan masalah yang juga dihadapi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan sosial maupun pemenuhan pangan.
“Perangkat desa tidak boleh diskriminasi, harus berlaku jujur dalam membuat data yang valid tentang kemiskinan maupun yang lainnya. Jangan melihat hubungan saudara, suka atau tidak suka. Semuanya harus valid,” tutur Joko saat memberikan materi Kebijakan Pembangunan Desa di acara Pelatihan Teknis Ketahanan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tegal, di Gedung PPNI Kab. Tegal, Selasa (9/4) pagi tadi.
Joko mengatakan pemerintah desa harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah. Karena dengan itu, akan timbul sinergitas dari desa ke kabupaten, kabupaten dengan provinsi, hingga provinsi bahkan pusat. Sehingga mempermudah membangun Indonesia dari pinggiran atau desa.
Dengan sinergitas, menurut Joko dana desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa dapat dikawal dan diawasi bersama. Karena Pemdes bisa saja tidak menggunakan dana desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah maupun nasional, contohnya dalam hal penanggulangan kemiskinan.
Sebab, penanggulangan kemiskinan tidak akan pernah selesai hanya dengan mengalokasikan sejumlah anggaran atau dana. Tetapi diperlukan keterpaduan semua pelaku pembangunan, baik masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha.
“Kepala desa juga harus punya inisiatif untuk maju, bisa dengan melihat atau belajar ke desa yang sudah maju terkait pembangunan desanya,” kata Joko.
Discussion about this post